Wakaf money is considered to have huge potential to be developed in order to produce and useful for the development of economic activities of the people. In order to benefit from wakaf money run optimally, it requires a manager who is able to manage it professionally, namely Nazhir. In Act No. 41 of 2004 explained that Nazhir include individuals, organizations and legal entities. As Nazhir, Wakaf Office Daarut Tauhiid manages wakaf money given by wakif. This study aims to determine whether the management of the Office of Wakaf Daarut Tauhiid complies or not with the legislation in force, it is necessary to know first how the management of wakaf money that has been set by the legislation in force in Indonesia. The study was conducted using a normative juridical approach that is focused on the use of secondary data. Normative juridical approach by making the theories and opinions of experts as well as the laws and regulations that match the topics studied. As well as research specifications in descriptive analysis, based on data obtained with a library or field research through a process of analysis by using the principles of law and legal research. Management of wakaf money being made by the Office of Wakaf Daarut Tauhiid mobilization and development of wakaf money. The collection of cash wakaf of wakif can be done directly or indirectly. Wakaf Money Management in Daarut Tauhiid not fully in accordance with the legislation in force in Indonesia. Raise funds in cash wakaf, Wakaf Office Daarut Tauhiid still use a conventional bank. Wakaf Office Daarut Tauhiid and LKS-PWU also not cooperating related to issuance of certificate wakaf money, so the Wakaf Office published a new Daarut Tauhiid Charter Wakaf. It also resulted in the implementation of the pledge wakaf in LKS-PWU be yet to be done. As for the development of wakaf money in accordance with the legislation in force, where the designation is for facilities and religious activities, namely the expansion of mosques and dormitories, as well as indirectly distribute to the poor and needy through the treatment performed in the clinic Daarut Tauhiid.Abstrak: Wakaf uang dipandang memiliki potensi yang sangat besar potensinya untuk dikembangkan  agar dapat menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian umat. Agar manfaat dari wakaf uang berjalan optimal, maka diperlukan pengelola yang mampu mengelolanya secara profesional, yaitu nazhir. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Sebagai nazhir, Kantor Wakaf Dârut Tauhîd mengelola wakaf uang yang diberikan oleh wakif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan di Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini telah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana pengelolaan wakaf uang yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dititikberatkan pada penggunaan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan teori dan pendapat dari para ahli serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik yang diteliti. Serta spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, berdasarkan data-data yang diperoleh secara  kepustakaan maupun dengan penelitian lapangan melalui suatu proses analisis dengan menggunakan asas-asas hukum dan penelitian hukum. Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Penghimpunan wakaf uang dari wakif bisa dilakukan secara langsung atau dengan tidak langsung. Pengelolaan Wakaf Uang di Dârut Tauhîd belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menghimpun dana wakaf uang, Kantor Wakaf Dârut Tauhîd masih menggunakan bank konvensional. Kantor Wakaf Dârut Tauhîd dan LKS-PWU juga belum melakukan kerjasama terkait penertbitan sertifikat wakaf uang, sehingga Kantor Wakaf Dârut Tauhîd baru menerbitkan Piagam Wakaf. Hal ini juga mengakibatkan pelaksanaan ikrar wakaf di LKS-PWU menjadi belum terlaksana. Sedangkan untuk pengembangan wakaf uang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana peruntukannya adalah untuk sarana dan kegiatan ibadah yaitu perluasan Masjid dan Asrama, serta mendistribusikannya secara tidak langsung kepada fakir miskin dan dhuafa melalui pengobatan yang dilakukan di klinik Dârut Tauhîd.Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Uang, Nazhir