On March 15, 2015 the assaults against members of Cirebon city police carried out by members of a motorcycle gang is known as a student and underage named ALDO REWITZ Stevan, during the crime was still 16 years old. In the demands of the public prosecutor charged the defendant with Article 170 paragraph (2) 1st Criminal Code and subsection 365 (2) Penal Code. The judges in the verdict impose imprisonment for 3 months and 15 days. Basic legal considerations Cirebon District Court panel that is by using Law No. 3 of 1997 on Juvenile Court, the Juvenile Court Act is no longer valid with at Law 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. Assembly District Court Judge Cirebon has violated the fundamental principles of the criminal law, namely the principle of non-retroactivity and the principle of lex posterior derogat legi priori is by using Law No. 3 of 1997 on Juvenile Court. Based on the background above, the problem to be studied in the research of this thesis is as follows: 1. What are the legal consequences of the decision of the judge who breaks the principle of lex posterior derogat legi priori that? 2. What are the legal considerations of the judge in the decision?. The method used in this research is normative juridical approach, i.e. testing and reviewing secondary data, that the principles contained in the legislation relating to the Juridical Analysis Against Breaching Principle of Lex posterior derogat legi Priori In a Decision 3/Pid/Sus /A/2015/PN.CN Associated With Legal Certainty principle. As a result of the decision of the District Court Cirebon No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN that use Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice which has been revoked and is no longer valid is null and void because it does not qualify verdict sentencing contained in Article 197 paragraph (1) Criminal Procedure Code, especially at points f. In its legal considerations, Cirebon District Court panel did not specify why the Law No. 3 of 1997 on Juvenile Court that are no longer used as a valid legal considerations in deciding in this case. Make legal effort reconsideration or an appeal in the interest of law. criminals or their heirs can file an review to the Supreme Court through Cirebon District Court and an appeal in the interest of law filed by the Attorney General on the basis of law for the sake of future Cirebon District Court's decision does not become a bad precedent in the future.Pada tanggal 15 Maret 2015 terjadi aksi pengeroyokan terhadap anggota kepolisian kota Cirebon yang dilakukan oleh anggota geng motor yang di ketahui masih pelajar dan di bawah umur yang bernama ALDO REWITZ STEVAN, pada saat terjadi pengereyokan  masih berumur 16 tahun. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan 365 ayat (2) KUHP. Majelis hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan 15 hari. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon yaitu dengan menggunakan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Pengadilan Anak tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan di undangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah melanggar asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas non retroaktif dan asas lex posterior derogat legi priori yaitu dengan menggunakan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Apa akibat hukum dari putusan  hakim yang menerobos asas lex posterior derogat legi priori tersebut ? 2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut ?.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Penerobosan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Dalam putusan No.3/Pid/Sus/A/2015/PN.CN Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.Akibat dari putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN yang menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat putusan pemidanaan yang terdapat pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP khususnya pada poin f. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak sama sekali menyebutkan mengapa UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak berlaku lagi dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus dalam perkara ini.Melakukan upaya hukum peninjauan kembali atau kasasi demi kepentingan hukum. terpidanal atau ahli warisnya dapat mengajukan upaya hukum peninjaun kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung atas dasar demi kepentingan hukum yang nantinya putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut tidak menjadi preseden yang buruk di kemudian hari.