One aspect of wakaf practice in Indonesia is a legal act wakaf must be recorded and stated in the deed of wakaf and registered pledge and announced that the implementation is done in accordance with the procedures set forth in the legislation regulating the wakaf. As proof of registration of wakaf, property is in the form of a certificate. However, according to data from Indonesian Wakaf Board, stated that the wakaf land in Indonesia, located in 435 thousand locations, more than 30% still do not have a certificate of wakaf. For example, the Jami Mosque at village Miftaahusssalam Jayamukti District of Leuwisari standing on wakaf land that do not have land titles. The purpose of this study was to analyze the status of wakaf land that does not have a certificate in accordance with Islamic Law and Law No. 41 of 2004 on Wakaf and define the status and the legal consequences Jami Miftaahussalam that does not have a certificate of wakaf. Based on the aspects of the focus in this study, the method used is a normative legal research-empirical use of case studies in the form of product legal behavior by examining the normative law in force (literature) and implementation of the events in concrete in order to achieve a predetermined goal (field study), The specifications of the research that will be used is descriptive legal research using primary and secondary data. Our literature review and data collection in the field that has been done, the conclusion that Islamic law there is no legal basis which requires that land wakaf have certificates wakaf, but there is a suggestion for registration as an effort to legal protection and eliminates the indecision on the status of wakaf property. Meanwhile, according to Article 32 and Article 69 of Law No. 41 2004 donated land must be registered to the Land Office to obtain the certificate. Jami Miftaahussalam who does not have the certificate of the donated land in the public register of the Land Office status is still listed as land rights are property rights on behalf wakif, not a wakaf land on behalf Nazhir. So as a result, the mosque has no authentic documentation tools as wakaf land. In addition to the absence of certificates of land wakaf, Jami Miftaahussalam not registered in the public register wakaf of Religious Affairs and Wakaf Board Indonesia.Salah satu aspek dalam praktik perwakafan di Indonesia adalah perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf. Adapun bukti pendaftaran atas harta benda wakaf adalah berupa sertifikat. Namun menurut data Badan Wakaf Indonesia, disebutkan bahwa tanah wakaf di Indonesia yang terletak di 435 ribu lokasi, lebih dari 30% masih belum memiliki sertifikat wakaf. Sebagai contoh, Masjid Jami Miftaahusssalam di Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari yang berdiri di atas tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis status tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta menetapkan status dan akibat hukum Masjid Jami Miftaahussalam yang tidak memiliki sertifikat wakaf. Berdasarkan aspek fokus dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum dengan mengkaji hukum normatif yang berlaku (studi pustaka) dan  penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (studi lapangan). Adapun spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelusuran pustaka dan pengumpulan data di lapangan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam Hukum Islam tidak terdapat dasar hukum yang mewajibkan agar tanah wakaf memiliki sertifikat wakaf, namun terdapat anjuran untuk melakukan pencatatan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum dan menghilangkan kebimbangan terhadap status harta wakaf. Sedangkan menurut Pasal 32 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tanah wakaf wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat. Masjid Jami Miftaahussalam yang tidak memilki sertifikat tanah wakaf maka dalam daftar umum Kantor Pertanahan statusnya masih terdaftar sebagai hak atas tanah yaitu hak milik atas nama wakif, bukan merupakan tanah wakaf atas nama nazhir. Sehingga akibat hukumya, masjid tersebut tidak memiliki alat bukti otentik yang kuat sebagai tanah wakaf. Selain itu dengan tidak adanya sertifikat tanah wakaf, Masjid Jami Miftaahussalam tidak terdaftar dalam registrasi umum wakaf Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia.