| dc.contributor |
Fakultas Hukum |
|
| dc.contributor |
|
|
| dc.creator |
Sari, Wiwit Juliana |
|
| dc.creator |
Jamilah, Lina |
|
| dc.creator |
Firmansyah, Arif |
|
| dc.date |
2018-01-17 |
|
| dc.date.accessioned |
2019-09-10T01:30:22Z |
|
| dc.date.available |
2019-09-10T01:30:22Z |
|
| dc.identifier |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8863 |
|
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/20786 |
|
| dc.description |
Abstract. Article 2 paragraph (2) of law No. 5 of the year 1960 contains about mastering the State that one aim is to prosper all the people of Indonesia. With the way the host program landreform, which was one of the targets is to extend property rights over land for every citizen of Indonesia especially the farmers. Going on the granting of property rights over State land remaining in the village Mekarmukti landreform Cianjur as one way to be able to achieve the goals of the State. This research aims to know the implementation provisions granting property rights over State land remaining landreform and to know the legal protection for objects of granting property rights over State land remaining in the villages of Mekarmukti District landreform Cianjur.This research method using normative juridical, namely the research library in the field of the law of secondary data which consists of primary legal materials and secondary legal materials. In this study used two techniques of data collection that is, studies that consists of libraries search conception-conception, theory-theory on, related to problems in the form of legislation and study field for primary data obtained by holding interviews with Parties relevant to the problems examined. Based on the research results and conclusions generated discussion, namely, the implementation of the provisions regarding the process of granting property rights over State land remaining in the village Mekarmukti landreform Cianjur is already appropriate conditions i.e., refer to in article 2 paragraph (2) of the 1945 constitution and regulation of the Agrarian Minister of State/head of the national land Agency no. 9 Year 1999 On the granting and cancellation of the country's land rights and Rights Management. In the implementation, the granting of property rights over the land of the country is contrary to article 4 of the regulation of the Minister of State Agrarian/national land Agency Head No. 9 years 1999-that is, the recipient of property rights over State land should have ruled the land granting object for a minimum of 20 (twenty) years. As well as legal protection of objects to the granting of property rights on land the Government does is by granting certificates of property rights with restrictions in duration will be diverted at least 10 (ten) years with the permission of the Government.Keywords : Granting Of Property Rights, Legal Protection, State Land.Abstrak. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 berisikan tentang hak menguasai negara yang salah satu tujuannya adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara diselenggarakannya program landreform, yang mana salah satu sasarannya adalah untuk memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia khususnya petani. Terjadi pemberian hak milik atas tanah negara sisa landreform di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur sebagai salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan pemberian hak milik atas tanah negara sisa landreform dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi objek pemberian hak milik atas tanah negara sisa landreform di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan pemberian hak milik atas tanah negara sisa landreform dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi objek pemberian hak milik atas tanah negara sisa landreform di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dibidang hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan yang terdiri dari pencarian konsepsi-konsepsi, teori-terori, yang berhubungan dengan permasalahan berupa peraturan perundang-undangan dan studi lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu, Implementasi ketentuan mengenai proses pemberian hak milik atas tanah negara sisa landreform di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur sudah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu, mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dalam implementasinya pemberian hak milik atas tanah negara ini menyalahi Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 yaitu, penerima hak milik atas tanah negara seharusnya telah menguasai tanah objek pemberian selama minimal 20 (dua puluh) tahun.Serta perlindungan hukum terhadap objek pemberian hak milik atas tanah yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemberian sertifikat hak milik dengan pembatasan apabila akan dialihkan minimal jangka waktunya 10 (sepuluh) tahun dengan ijin pemerintah.Kata Kunci : Pemberian Hak Milik, Perlindungan Hukum, Tanah Negara |
|
| dc.description |
Terjadi pemberian hak milik atas tanah negara sisa landreform di Desa Mekarmukti, yang pada awalnya dikhususkan untuk diberikan kepada petani penggarap Desa Mekarmukti yang telah mengusahakan objek pemberian hak milik atas tanah negara selama lebih dari 20 tahun. Namun pada kenyataannya, penerima hak milik atas tanah negara di Desa Mekarmukti ini ada warga diluar Desa Mekarmukti bahkan ada yang bukan berprofesi sebagai petani yang terindikasi belum ataupun sama sekali tidak pernah menggarap objek tanah pemberian hak milik atas tanah negara di Desa Mekarmukti. Adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada penerima hak milik atas tanah adalah dengan diberikannya sertifikat hak milik dan perlindungan terhadap objek pemberian hak milik atas tanah negara adalah dengan cara pemerintah memberikan catatan bahwa objek tanah tidak boleh dipindah tangankan sebelum jangka waktu 10 tahun berada dalam penguasaannya dan harus dengan ijin pemerintah. |
|
| dc.format |
application/pdf |
|
| dc.language |
eng |
|
| dc.publisher |
Universitas Islam Bandung |
|
| dc.relation |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8863/pdf |
|
| dc.rights |
Copyright (c) 2018 Prosiding Ilmu Hukum |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 4, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2018); 170-176 |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 4, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2018); 170-176 |
|
| dc.source |
2460-643X |
|
| dc.subject |
Ilmu Hukum |
|
| dc.subject |
Pemberian Hak Milik, Perlindungan Hukum, Tanah Negara |
|
| dc.subject |
Ilmu Hukum;Hukum Perdata |
|
| dc.subject |
Pemberian Hak Milik |
|
| dc.title |
Implementasi Ketentuan Pemberian dan Perlindungan Hukum Objek Hak Milik Atas Tanah Negara di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur |
|
| dc.title |
Implementasi Ketentuan Pemberian dan Perlindungan Hukum Objek Hak Milik Atas Tanah Negara di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/article |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
|
| dc.type |
Peer-reviewed Article |
|
| dc.type |
Kualitatif |
|
| dc.type |
Yuridis Normatif |
|