Abstract. Indonesia is an archipelago country that most of its territory is waters (sea). The wealth of marine resources has an attraction for businessmen in the sea, so many ways made to exploit it, one of them is carried out by means of illegal substances. Problems occurred in the study that is how law enforcement against criminal acts of illegal fishing by the investigator of the Indonesian Navy in ZEEI associated with the principle of simple, quick and light costs as well as how the factors restricting law enforcement against criminal acts of illegal fishing by investigators of the Indonesia Navy at ZEEI. The author uses the juridical normative research method in this research. The results of research that the author get criminal offence the illegal fishing still occurs in some parts of Indonesia, particularly in the waters of ZEEI. The position of the Indonesian Navy as investigator crime illegal fishing there is still some  constraints or obstacles in eradicating such criminal acts. The Court was created with the goal of fisheries to provide clarity and certainty of law against law enforcement upon criminal acts on illegal fishing.Keywords: Illegal Fishing, Rule of Law, ZEEI  Abstrak. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan (laut). Kekayaan sumber daya kelautan mempunyai daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha di laut, sehingga berbagai cara dilakukan untuk mengeksploitasinya, salah satunya dilakukan dengan cara illegal. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing oleh penyidik TNI AL di ZEEI dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta bagaimana faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing oleh penyidik TNI Angkatan Laut di ZEEI. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu tindak pidana illegal fishing masih terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia, khususnya di ZEEI. Kedudukan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik tindak pidana illegal fishing masih terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam memberantas tindak pidana tersebut. Pengadilan perikanan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di illegal fishing.Kata Kunci: Illegal Fishing, Penegakan hukum, ZEEI