Abstract. The Government of Indonesia in meeting the target of SDG's has announced 100-0-100 program that aims to address housing and urban slums that are clearly targeted at RPJMN 2015-2019. The efforts of the Government of Indonesia to deal with the increase in the quality of the environment and prevention of slums in urban as well as in rural areas one of which is done through RP2KPKP activities (plan of prevention and improved quality of the slums Urban) which is one of the Government's efforts in realizing 0% slums. Seen from the utilization of space settlements, slums is defined as the area of the settlement is not feasible where the RP2KPKP is limited to the physical condition of settlements with 7 elements, namely in terms of the condition of the building's layout, road conditions environment, the condition of the provision of drinking water, drainage conditions of the environment, waste water management conditions, the condition of the management persampahan, and the condition of fire protection. While one purpose of the SDG's to handle the slums with livable. For that purpose then this research to conduct the evaluation of RP2KPKP in the village Trenches are already meets the criteria livable (Livable City) and what must be done to meet the criteria of livable (Livable City). The method of implementation is done by the method of descriptive approach by conducting evaluation of RP2KPKP with 9 aspect consisting of 21 criteria livable (Livable City) according to IAP (Bond Expert Planners) and assessment methods of analysis conformance criteria livable (Livable City) were analyzed with the use of classifications of high, medium and low in the ratings. Based on the results of the analysis that has been done, found habitable indicators (Livable City) in RP2KPKP that does not meet the criteria of low suitability classification with as many as 14 indicators (environmental hygiene, quality level environmental pollution, the availability of public transport, the quality of public transport, the availability of health facilities, the quality of health facilities, the availability of educational facilities, the quality of educational facilities, the availability of electric power, network telecommunications, workplace accessibility level, low levels of crime, information on public services, the availability of the facilities the House diffable) that where these indicators will be used as recommendations in the development and improvement of the environment the Livable neighborhoods (Livable City). This means that the village Ditch still do not meet the criteria of livable (Livable City) which should be the criteria that must be met as much as 21 indicators.Keywords: RP2KPKP, Livable, Livable City.Abstrak. Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target SDG’s telah mencanangkan program 100-0-100 yang bertujuan untuk menangani perumahan dan permukiman kumuh perkotaan yang secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2015-2019. Upaya pemerintah Indonesia untuk menangani peningkatan kualitas dan pencegahan lingkungan permukiman kumuh di perkotaan maupun di perdesaan salah satunya dilakukan melalui kegiatan RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan 0% kumuh. Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dimana RP2KPKP yang hanya terbatas pada kondisi fisik permukiman dengan 7 elemen yaitu ditinjau dari kondisi tata bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran. Sedangkan salah satu tujuan SDG’s untuk menangani permukiman kumuh dengan layak huni. Untuk itu maka tujuan penelitian ini untuk melakukan evaluasi terhadap RP2KPKP di Kelurahan Parit apakah sudah memenuhi kriteria layak huni (Livable City) dan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi kriteria layak huni (Livable City). Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan metode pendekatan deskriptif dengan melakukan evaluasi terhadap RP2KPKP dengan 9 aspek yang terdiri dari 21 kriteria layak huni (Livable City) menurut IAP (Ikatan Ahli Perencana) dengan metode analisis penilaian kesesuaian kriteria layak huni (Livable City) yang dianalisis dengan menggunakan klasifikasi tinggi, sedang dan rendah dalam penilaian. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan indikator-indikator layak huni (Livable City) di dalam  RP2KPKP yang tidak memenuhi kriteria dengan klasifikasi kesesuaian rendah sebanyak 14 indikator (kualitas kebersihan lingkungan, tingkat pencemaran lingkungan, ketersediaan angkutan umum, kualitas angkutan umum, ketersediaan fasilitas kesehatan, kualitas fasilitas kesehatan, ketersediaan fasilitas pendidikan, kualitas fasilitas pendidikan, ketersediaan energi listrik, jaringan telekomunikasi, tingkat aksesibilitas tempat kerja, rendahnya tingkat kriminalitas, informasi pelayanan publik, ketersediaan fasilitas kaum difabel) yang dimana indikator ini akan dijadikan rekomendasi dalam peningkatan dan pengembangan lingkungan permukiman yang layak huni (Livable City). Hal ini berarti bahwa Kelurahan Parit masih belum memenuhi kriteria layak huni (Livable City) dimana seharusnya kriteria yang harus dipenuhi sebanyak 21 indikator.Kata Kunci: RP2KPKP, Layak Huni, Livable City.Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target SDG’s telah mencanangkan program 100-0-100 yang bertujuan untuk menangani perumahan dan permukiman kumuh perkotaan yang secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2015-2019. Upaya pemerintah Indonesia untuk menangani peningkatan kualitas dan pencegahan lingkungan permukiman kumuh di perkotaan maupun di perdesaan salah satunya dilakukan melalui kegiatan RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan 0% kumuh. Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dimana RP2KPKP yang hanya terbatas pada kondisi fisik permukiman dengan 7 elemen yaitu ditinjau dari kondisi tata bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran. Sedangkan salah satu tujuan SDG’s untuk menangani permukiman kumuh dengan layak huni. Untuk itu maka tujuan penelitian ini untuk melakukan evaluasi terhadap RP2KPKP di Kelurahan Parit apakah sudah memenuhi kriteria layak huni (Livable City) dan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi kriteria layak huni (Livable City). Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan metode pendekatan deskriptif dengan melakukan evaluasi terhadap RP2KPKP dengan 9 aspek yang terdiri dari 21 kriteria layak huni (Livable City) menurut IAP (Ikatan Ahli Perencana) dengan metode analisis penilaian kesesuaian kriteria layak huni (Livable City) yang dianalisis dengan menggunakan klasifikasi tinggi, sedang dan rendah dalam penilaian. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan indikator-indikator layak huni (Livable City) di dalam  RP2KPKP yang tidak memenuhi kriteria dengan klasifikasi kesesuaian rendah sebanyak 14 indikator (kualitas kebersihan lingkungan, tingkat pencemaran lingkungan, ketersediaan angkutan umum, kualitas angkutan umum, ketersediaan fasilitas kesehatan, kualitas fasilitas kesehatan, ketersediaan fasilitas pendidikan, kualitas fasilitas pendidikan, ketersediaan energi listrik, jaringan telekomunikasi, tingkat aksesibilitas tempat kerja, rendahnya tingkat kriminalitas, informasi pelayanan publik, ketersediaan fasilitas kaum difabel) yang dimana indikator ini akan dijadikan rekomendasi dalam peningkatan dan pengembangan lingkungan permukiman yang layak huni (Livable City). Hal ini berarti bahwa Kelurahan Parit masih belum memenuhi kriteria layak huni (Livable City) dimana seharusnya kriteria yang harus dipenuhi sebanyak 21 indikator.