Abstract. Indonesian domestic workersin Singapore do not have some special “tools” to communicate, and obtain information in real timewith the state representatives. Lack of data collection, affecting the inhibition of government efforts in providing protection for domestic workers. Indonesian Embassy in Singapore make a program supported by technology through a card. The card is known as Kartu Pekerja Indonesia Singapura or KPIS. The importance of communication media between the representatives of the country with the Indonesian domestic workertake us to a new system called Smart Embassyas an adaptation of the development of e-government. KPIS can be used as identity, media communicate, service and as effort of protection of migrant workers. KPIS affects the improvement of public services in foreign countries. This research aims to determine: (1) Important role of KPIS as a communication media; (2) Management of KPIS as data collection; (3) Management of KPIS as protection; (3) Obstacles encountered. The method which used in this research is through qualitative method with approach studies case through technique in depth interview, observation, and the relevant documents with research. Subjects consisted of three categories:(1) Staff of Indonesia Embassy who responsible and participate in the implementation of the KPIS program; (2) Community targeted by the program; (3) Parties who supporting the program. Objects research focused on the KPIS program as a communication media. Outputof this research will explain about: (1) The Importance of KPIS; (2) Management of KPIS by the Indonesian Embassy in Singapore; (3) The benefits of KPIS for government and Indonesian domestic worker; (4) The obstacles faced in program implementation. Keywords: MediaCommunication, KPIS,Domestic Worker,Embassy,Smart Embassy.Abstrak.Domestic workerIndonesia di Singapura belum mempunyai wadah untuk melakukan komunikasi, dan memperoleh informasi secara real time dengan pihak perwakilan negara. Kurangnya pendataan, mempengaruhi terhambatnya upaya pemerintahan dalam memberikan perlindungan. KBRI Singapura membuat suatu program didukung dengan teknologi canggih melalui sebuah kartu. Kartu tersebut adalah Kartu Pekerja Indonesia Singapura atau KPIS. KBRI Singapura menciptakan sistem baru yaitu Smart Embassy sebagai adaptasi dari perkembangan e-government. KPIS dapat digunakan sebagai identitas, media berkomunikasi, pelayanan dan sebagai upaya perlindungan TKI. KPIS mempengaruhi peningkatan pelayanan publik di negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peran penting KPISsebagai media komunikasi; (2) Pengelolaan KPIS sebagai pendataan; (3) Pengelolaan KPIS sebagai perlindungan; (3) Kendala yang dihadapi.Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui teknik wawancara terbuka mendalam, observasi, dan dokumen yang relevan. Penelitian dilakukan kepada beberapa narasumber yakni: pihak KBRI yang bertanggung jawab dan berperan dalam pelaksanaan program KPIS, komunitas yang menjadi sasaran programdan pihak yang mendukung berjalannya program. Objek penelitian difokuskan pada program KPIS sebagai media komunikasi. Output penelitian ini berupa gambaran tentang: (1) Pentingnya KPIS; (2) Pengelolaan KPIS oleh KBRI Singapura; (3) Manfaat KPIS bagi pemerintah dan domestic worker Indonesia; (4) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.Kata Kunci: Media Komunikasi, KPIS, Domestic Worker, KBRI, Smart Embassy.