Abstract. Salary is a provision that must exist and is an obligation to be paid by the company to its employees, from this salary it is hoped that it can motivate employees to improve their performance so that they can advance the company. The role of the salary is very important, because it can provide the welfare of employees. If the salary given is not appropriate, the employee will not be able to live well and prosperously. Because employees work solely to get the salary / wages generated to meet their daily needs. The purpose of this study is to determine the provisions of Islamic Law and Manpower Act No. 13 of 2003 and to find out how the implementation of salaries for honorary employees at the Wibawa Mukti Kerta Raharja Regional Government of the Regional Government of West Bandung Regency Employees Cooperative. The research method used is descriptive qualitative method. The source of this research is primary data from interviews with employees of the Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wibawa Mukti Kerta Raharja Regional Government of West Bandung Regency and secondary data from related books or journals. Data collection techniques are interviews and literature studies. The results of this study indicate that there is a mismatch between Islamic law and the Manpower Act No.13 of 2003, and it is inconsistent with the principles of Islamic law.Keywords: Labor Law, Islamic Law, SalaryAbstrak. Gaji menupakan ketetapan yang harus ada dan menjadi suatu kewajiban untuk dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya, dari gaji tersebut diharapkan dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memajukan peruahaan. Gaji sangat penting peranannya, karena mampu memberikan kesejahteraan hidup para karyawan. Jika gaji yang diberikan tidak sesuai maka karyawan tidak akan bisa hidup dengan baik dan sejahtera. Karena karyawan bekerja semata-mata hanya untuk mendapatkan gaji/upah yang dihasilkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian gaji karyawan honorer pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wibawa Mukti Kerta Raharja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber penelitian ini adalah data primer hasil wawancara dengan karyawati Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wibawa Mukti Kerta Raharja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat dan data sekunder dari buku atau jurnal terkait. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No13 Tahun 2003, dan tidak sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam.Kata Kunci : Undang-Undang Ketenagakerjaan, Hukum Islam, Gaji