Universitas Islam Bandung Repository

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Keamanan Data Pengguna Kartu Debit Berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Show simple item record

dc.contributor Fakultas Syariah
dc.creator Rahmayanti, Irma
dc.creator Iskandar, M Roji
dc.creator Adam, Panji
dc.date 2020-08-24
dc.date.accessioned 2021-03-15T03:15:45Z
dc.date.available 2021-03-15T03:15:45Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/23119
dc.identifier 10.29313/syariah.v6i2.23119
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/28011
dc.description Abstract. Bank Indonesia has issued its payment system, namely a debit card bearing the National Payment Gateway (GPN), the use of this card can only be done within the country, thereby saving customer transaction costs. Due to the implementation of the National Payment Gateway (GPN) which is still relatively new, therefore there are still several problems that arise as a case that occurred in one of the Bank DKI customers who experienced a theft of funds in November 2019. The purpose of this study is to; First, understand the standardization of the security system on debit cards bearing the National Payment Gateway (GPN). Second, understanding consumer protection according to Islamic Law and Law Number 8 of 1999. Third, understanding of consumer protection analysis in terms of Islamic law and Law Number 8 of 1999 on the security system on debit cards bearing the National Payment Gateway (GPN) . So this research is reviewed from Islamic law and Law No. 8 of 1999 on consumer protection. This study uses qualitative methods with Normative juridical, research focused on examining the application of positive legal norms or norms. Based on the results of the study showed that; First, the security system standardization on debit cards bearing the national payment gateway logo is following the security system standard set by Bank Indonesia. Second, consumer protection against the use of debit cards bearing the national payment gate logo according to Islamic law is not following the concept of Islamic law. Third, consumer protection against the use of debit cards bearing the national payment gateway logo according to Law Number 8 of 1999 on consumer protection is not following Law Number 8 of 1999 Article 4 on consumer protection.Keywords: Consumer Protection, Islamic Law, Security System Standardization Abstrak. Bank Indonesia telah menerbitkan sistem pembayarannya sendiri yaitu kartu debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), penggunaan kartu ini hanya dapat dilakukan didalam Negeri oleh karena itu dapat menghemat biaya transaksi nasabah. Dikarenakan implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang masih terbilang baru, oleh karena itu masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul seperti kasus yang terjadi pada salah satu nasabah Bank DKI yang mengalami pencurian dana pada bulan November 2019 lalu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk;  pertama, memahami tentang standarisasi sistem keamanan pada kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN); kedua, memahami tentang perlindungan konsumen menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; ketiga. memahami tentang analisis perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap sistem keamanan pada kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Maka penelitian ini ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau Norma-Norma hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama, standarisasi sistem keamanan pada kartu debit gerbang pembayaran nasional sudah sesuai dengan standarisasi sistem keamanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; kedua, perlindungan konsumen terhadap penggunaan kartu debit gerbang pembayaran nasional menurut hukum Islam adalah belum sesuai dengan konsep hukum Islam; ketiga, perlindungan konsumen terhadap penggunaan kartu debit gerbang pembayaran nasional menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang perlindungan konsumen.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Hukum Islam, Standarisasi Sistem Keamanan
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/23119/pdf
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/downloadSuppFile/23119/4516
dc.rights Copyright (c) 2020 Prosiding Hukum Ekonomi Syariah
dc.source Prosiding Hukum Ekonomi Syariah; Vol 6, No 2, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (Agustus, 2020); 566-570
dc.source Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah; Vol 6, No 2, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (Agustus, 2020); 566-570
dc.source 2460-2159
dc.source 10.29313/syariah.v6i2
dc.subject Hukum Ekonomi Syariah
dc.subject Perlindungan Konsumen, Hukum Islam, Standarisasi Sistem Keamanan
dc.title Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Keamanan Data Pengguna Kartu Debit Berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type Kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Unisba Repository


Advanced Search

Browse

My Account