Abstract. Corruption is basically an extraordinary crime and this also encourages various efforts both in positive law and Islamic law in dealing with these crimes. The problems that will be examined in this thesis are 1) How is the element of detrimental to state finances in corruption in terms of the Corruption Law and Islamic Law? 2) How to recover state financial losses arising from criminal acts of corruption both in the Anti-Corruption Law and Islamic Law? The method used is a normative juridical approach. The results of this study explain that corruption in the study of the Anti-Corruption Act has different elements from the elements of corruption in the view of Islamic law. However, after the Constitutional Court's decision the elements became in line ,. In addition, in this paper, it is also explained that the return of state losses through the mechanism of replacement money is less able to return corrupt money, because basically the money to be returned by corruptors is only determined in accordance with the judge's decision. This criminal application is not in line with the application of Islamic law, because in Islamic law itself, the replacement of corruption, must be carried out in full, even in Islam, a piece of shoe or pearl beads that costs two dirhams can bring someone to hell.KEY WORDS: corruption according to positive law, state loss, corruption according to Islamic lawAbstrak. Korupsi pada dasarnya merupkan kejahatan yang luar biasa dan hal ini pun mendorong berbagai upaya baik didalam hukum positif maupun hukum islam dalam menangani kejahatan tersebut . Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari UU Tipikor maupun Hukum Islam? 2) Bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi baik itu didalam UU Tipikor dan Hukum Islam? Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa korupsi dalam kajian UU Tipikor memiliki unsur yang berbeda dengan unsur korupsi dalam pandangan hukum Islam. Namun setelah adanya putusan MK  unsur tersebut menjadi sejalan , . Selain itu didalam penulisan ini juga dijabarkan bahwa pengembalian kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti kurang bisa mengembalikan uang korupsi, Karena pada dasarnya uang yang akan dikembalikan oleh pelaku korupsi hanya ditentukan sesuai dengan putusan hakim.Penerapan pidana ini tidak sejalan dengan penerapan hukum Islam,karena didalam hukum Islam sendiri penggantian korupsi,harus dilaksanakan secara penuh bahkan didalam Islam seutas tali sepatu atau butiran mutiara yang harganya dua dirham pun dapat membawa seseorang keneraka. KATA KUNCI: korupsi menurut hukum positif , kerugian negara, korupsi menurut hukum Islam