Universitas Islam Bandung Repository

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena COVID-19 Ditinjau dari Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT. X Garut)

Show simple item record

dc.contributor
dc.creator Rusdianti, Dita Yolanda
dc.creator Effendy, Deddy
dc.date 2021-02-03
dc.date.accessioned 2021-03-15T03:34:18Z
dc.date.available 2021-03-15T03:34:18Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/27118
dc.identifier 10.29313/.v7i1.27118
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/28432
dc.description Abstract. Humans in their lives have basic needs that must be met in order to survive. In an effort to meet diverse needs, it encourages people to work. However, the presence of the corona virus (COVID-19) pandemic has had a huge impact on the labor environment, so that more workers have become victims of layoffs (PHK). The author provides problem identification: the first problem, how to fulfill workers' rights to severance pay that is not given to workers as a result of termination of employment due to the COVID-19 condition in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Second, whether the COVID-19 condition can be used as a reason for termination of employment in connection with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The method used in this research is a normative juridical approach. In the condition that COVID-19 has many impacts on the Company, the Company is allowed to terminate employment. Abstrak, Manusia dalam hidupnya memiliki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk tetap bertahan hidup. Dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam mendorong manusia untuk bekerja. Akan tetapi, dengan adanya pandemi virus corona (COVID-19) ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan ketenagakerjaan, sehingga  semakin banyaknya pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Penulis memberikan identifikasi masalah: masalah pertama, bagaimana pemenuhan hak pekerja atas uang pesangon  yang tidak diberikan terhadap pekerja sebagai akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja karena kondisi COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, apakah kondisi COVID-19 dapat dijadikan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam kondisi COVID-19 ini banyak meberikan dampak terhadap Perusahaan, maka Perusahaan diperbolehkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). 
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/27118/pdf
dc.rights Copyright (c) 2021 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2021); 551-553
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2021); 551-553
dc.source 2460-643X
dc.source 10.29313/.v7i1
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Pemutusan Hubungan Kerja, Hak Pekerja, COVID-19
dc.title Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena COVID-19 Ditinjau dari Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT. X Garut)
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Advanced Search

Browse

My Account