Pengaruh Kebijakan Mobilitas Transportasi Pada Perekonomian Kota & Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Konferensi Nasional Teknik Jalan-8, Hpji, Jakarta

Abstract

Peningkatan mobilitas sudah umum digunakan sebagai pijakan kebijakan penyediaan sistem transportasi suatu daerah disamping pijakan trafik dan aksesibilitas. Sudah menjadi keyakinan umum pula bahwa peningkatan mobilitas transportasi berperan besar pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika demikian, seperti apa pola hubungan mobilitas dan ekonomi di Provinsi Jawa Barat?, bagaimana pula polanya untuk wilayah kabupaten dan kota ? apakah ada perbedaan pengaruhnya dikedua wilayah tersebut ? Melalui analisis komparatif dan korelasi terhadap indikator mobilitas dan ekonomi di Jawa Barat untuk periode 1999 – 2004 menunjukan : bahwa pertumbuhan jaringan jalan hanya 2% saja tiap tahunnya, tidak sebanding dengan kenaikan jumlah kendaraan yang mencapai 26% pertahun. Sementara itu Jumlah kendaraan/1000 penduduk meningkat 66 %, jumlah kendaraan/rumah tangga meningkat 59 %, dan jumlah kendaraan/Km panjang jalan naik 66%, yang artinya jalanan makin padat oleh kendaraan. Tingkat mobilitas di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di kabupaten, sementara itu baik di wilayah kabupaten maupun kota menunjukan penambahan jalan cenderung akan menurunkan PAD dan belanja daerah (korelasi negatif), sedangkan penambahan kendaraan berkorelasi positif dengan PAD dan belanja daerah. Melihat hasil penelitian ini, masih relevankah kebijakan penyediaan sistem transportasi yang semata-mata hanya berpijak pada peningkatan mobilitas diterapkan di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya ?