Penegakan Hukum Terhadap Penjual Obat Aborsi Secara Ilegal Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Abstract

Tingginya angka aborsi di Indonesia juga terkait dengan seks diluar nikah yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga banyak yang melakukan aborsi tanpa melihat pengecualian yang ada didalam Peraturan-Peraturan yang ada. Seiring dengan semakin majunya zaman dan perkembangan teknologi, maka semakin banyak juga beban sosial dan beban kriminalitas yang hadir didalam masyarakat. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini juga sejalan dengan maraknya penjualan obat aborsi secara ilegal melalui situs website bahkan di media-media sosial. Berbagai cara aborsi dilakukan salah satunya dengan meminum obat untuk menggugurkan kandungan. Penangkapan-penangkapan penjual obat ilegal tak menyusutkan penjualan obat aborsi. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi ilegal dikaitkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan juga ingin mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum hukum terhadap penjual obat aborsi secara ilegal. Terutamanya menyangkut tentang penjual obat aborsi secara ilegal itu sendiri. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur permasalahan-permasalahan diatas dan didukung pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Penjualan obat-obatan yang digunakan untuk aborsi secara ilegal adalah termasuk kedalam tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Artinya bahwa tindakan penjualan obat yang digunakan untuk aborsi secara ilegal telah diundangkan maka tindakan tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Karena upaya penegakan hukum yang berlaku terbatas pada undang-undang yang berlaku sehingga tindakan atau perilaku yang melanggar hukum pidana jika telah ditentukan perbuatan tersebut suatu tindak pidana. Dalam penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi secara ilegal terdapat beberapa hambatan diantaranya seperti, kemajuan teknologi, lemahnya peraturan perundang-undangan, dan karena obat tersebut obat yang legal.