Pertanggungjawaban Pt. Xyz Terhadap Pembangunan Plta Batang Toru Yang Berdampak Terancamnya Habitat Orangutan Tapanuli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Prinsip Good Corporate Governance

Abstract

Kesejahteraan masyarakat, harus didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) pilar yaitu negara, pemerintah, hukum dan aparatur penegak hukum, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat yaitu dengan dibangunnya PLTA Batang Toru di Provinsi Sumatera Utara, perusahaan yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengerjakan pembangunan PLTA Batang Toru yaitu PT. XYZ. Akan tetapi, PLTA tersebut dapat berdampak pada terancamnya habitat orangutan tapanuli yang hampir punah. Untuk mengatur perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, pemerintah menerbitkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undangundang tersebut diatur mengenai hal- hal yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban PT XYZ terhadap pembangunan PLTA Batang Toru yang berdampak terancamnya habitat orangutan tapanuli dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta untuk memahami implementasi pertanggungjawaban PT. XYZ terhadap pembangunan PLTA Batang Toru yang berdampak terancamnya habitat orangutan tapanuli dihubungkan dengan prinsip GCG. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara kepada pihak terkait yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu pertanggungjawaban PT. XYZ berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah belum diterapkan oleh perusahaan PT. XYZ, terbukti dengan hasil analisis PT. XYZ dalam melakukan pembangunan PLTA Batang Toru masih mengkhawatirkan terancamnya habitat orangutan tapanuli yang keberadaannya hampir punah dimana hewan tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Serta implementasi pertanggungjawaban PT. XYZ berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik belum dilaksanakan dengan baik dan optimal. Kata kunci: PLTA Batang Toru, Terancamnya Habitat Orangutan Tapanuli, Perseroan Terbatas, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.