Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Wanprestasi Perusahaan Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Berupa Upah Lembur Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuh Perdata (Bw) Bab Viia Perjanjian Kerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dari Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dan, Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antar para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yang terdiri atas pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah. Salah satu permasalahan yang timbul berkenaan dengan perlindungan hukum bagi para pekerja adalah terkait kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja terutama pembayaran upah dari jam lembur yang diberlakukan sebagaimana hasil kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan menimbulkan indikasi wanprestasi yang dilakukan perusahaan. hal ini berakibat pada kekhawatiran dari pihak pekerja kontrak jika perusahaan mengabaikan kewajibannya sesuai dengan hasil kesepakatan dari proses mediasi tidak bisa diproses secara hukum, karena hasil kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti seperti terkasit permasalahan kekuatan hukum dari nota kesepakatan hasil mediasi antara perwakilan pekerja kontrak dengan PT X Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teknis pengambilan data wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Adapun sumber data primer terdiri dari data hasil wawancara dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan KUHPerdata, sedangkan data sekunder terdiri dari buku-buku yang relevan serta dokumen perusahaan lainnya sebagai landasan dalam menganalisa proses penyelesaian sengketa antara Pekerja Harian Lepas dengan PT X. Simpulan dari penelitian ini adalah Penyelesaian sengketa antara Pekerja Harian Lepas dengan PT X akibat wanprestasi yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Buku III BW Bab VIIA tentang Perjanjian Kerja dan Undang - Undang Ketenagakerjaan karena kedua aturan tersebut mengatur secara materil yang bersifat umum. Kemudian pemenuhan hak-hak normatif Karyawan kontrak Harian Lepas atau para karyawan kontrak di PT X telah diatur melalui keputusan hasil mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang sesuai ::repository.unisba.ac.id:: vi dengan aturan dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial .