Tinjauan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Oleh Tersangka/Terdakwa Akibat Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia

Abstract

pidana menyebabkan orang yang tidak bersalah harus terkurangi haknya, oleh sebab itu Pemerintah harus menggantikan hak dari korban yang terkurangi tersebut. Salah tangkap yang menimpa korban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para korban, para korban salah tangkap berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan ganti kerugian serta hambatan hambatan dalam upaya pelaksanaan ganti kerugian oleh tersangka/terdakwa dan implementasi hak asasi manusia dalam perlindungan korban salah tangkap. Metode pendekatan ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam peneltian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undang. Terjadinya salah tangkap, perlu adanya perlindungan dan dilakukan pemulihan, karena korban salah tangkap juga pasti banyak mengalami kerugian baik secara materi maupun non-materi (fisik, psikis, dan lain-lain). Pemulihan dan perlindungan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.