Penanggulangan terhadap Penggunaan Obat Jenis Cytotec untuk Melakukan Aborsi Diwilayah Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Abstract

Peredaran obat-obatan mulanya didominasi oleh cannabis (genus dari dioecious, tanaman obat yang termasuk family cannabaceae) atau daun ganja. dan saat ini Peredaran obat-obat resep atau apotek justru yang menjadi populer di masyarakat. Cytotec merupakan salah satu jenis obat maag yang digunakan untuk mengobati penyakit lambung yang tidak biasa. Obat ini termasuk ke dalam salah satu obat keras yang penjualan secara ilegalnya sangat marak. Efek samping obat cytotec terhadap Rahim dapat menyebabkan keguguran, sehingga obat ini lebih terkenal sebagai obat untuk aborsi dibanding dengan obat maag. Meskipun begitu, efek samping dari obat ini sangat menyiksa dan apabila usaha pengguguran dengan obat ini tidak berhasil, maka akibatnya adalah bayi yang nantinya akan lahir sangat berpeluang untuk cacat, baik fisik maupun mental, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penulis skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana upaya penanggulangan dan pemberantasan peredaran obatobatan dengan jenis Cytotec yang beredar di Kalangan Umum diwilayah kota bandung dihubungkan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan? 2.Mengapa alasan hakim dalam memutus terdakwa tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Kasus pada peredaran obat dengan jenis Cytotec yang beredar dikalangan umum diwilayah kota Bandung? Penulis skripsi ini menggunakan sistematis penulisan deskriptif-analitis dengan metode pendekatan yuridis normatife yang menitik beratkan pada penggunaan data sekunder, yaitu berupa asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah asas dan kaidah hukum, beserta pendekatan yuridis empiris, diserta bahan hukum primer yaitu UUD 1945, UU No.1 tahun 1946 tentang KUHAP, UU 1945, UU No.1 Tahun 1946 Tentang KUHP, UU No 5 Tahun 1997 Tentang Pisikotropika, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan penunjang penjelasan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan para ahli,seminar maupun penelitian, hukum tersier yaitu Koran,jurnal,dan internet,beserta penelitian lapangan porestabes Bandung dan Pengadilan Negri Bandung, analisa data dilakukan dengan metode normatife untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, kemudian data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan sistematis dan teratur, dengan dianalisa suatu kesimpulan. Upaya penanggulangan bahwasannya KINKIN IRAWAN telah melakukan tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanaan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 196 UU. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adapun. Alasan hakim dalam memutus terdakwa tidak menggunakan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Pasal 103 KUHP merupakan landasan-landasan hukum dari berlakunya asas derogate specialis lex derogate generalis artinya undangundang khusus mengenyampingkan undang-undang umum maka Undang-undang No. 36 Tahun 2009 yang diberlakukan untuk perkara tindakan aborsi.