Analisis KHI Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Dengan No Perkara 2049/Pdt.G/Pa.Bdg Tentang Sengketa Harta Bersama

Abstract

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyatakan "hartabenda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". KHI memberi pengertian harta bersama yaitu harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas namasiapapun. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan bangunan teori tematik dan penemuan hukum. Dan penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa putusan itu memiliki dimensi ganda, yaitu merupakan wujud penerapan hukum yang berlaku yang didasarkan pada hukum materil dan hukum formil. Selain itu, juga merupakan wujud penggalian hukum dikarenakan dalam proses pengambilan keputusan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang hidup di masyarakat. putusan ini diperiksa sesuai dengan prosedur peradilan setelah diajukan oleh yang berperkara, kemudian putusan ini menjadi yurisprudensi apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan terhadap perkara yang sama. Data yang ditemukan bahwa hukum perkawinan yang dijadikan dasar dalam putusan ini adalah Pasal 35, 36, 37 dan 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal Pasal 88, 91, 94, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Hukum acara perdata yang dijadikan dasar adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Suarat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03/1978 tanggal I April 1978 dan Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR). Adapun penemuan hukum dalam putusan ini adalah bahwa penggugat tidak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut. Apa yang menjadi bagiannya dijadikan sebagai ganti biaya nafkah madiyah, pemeliharaan dan pendidikan dari anaknya. hal ini menjadi kontribusi putusan terhadap pengembangan Hukum Islam.