Abstract:
Sejarah tiap negara di dunia ini tidak pernah lepas dari peperangan atau pun
konflik internal. Banyak hal yang menyebabkan sering terjadinya peperangan dan
konflik internal seperti perebutan harta, tahta, perluasan wilayah, dan martabat.
Dampak yang ditimbulkan pun sangat masif. Banyak warga sipil yang tak berdosa
terutama perempuan dan anak-anak ikut menjadi korban. Contohnya pada konflik yang
terjadi di Suriah dalam kurun waktu 3 tahun ini. Pada tanggal 21 Agustus 2013,
tepatnya di Damaskus telah terjadi serangan roket yang mengandung bahan kimia jenis
Gas Sarinida. Temuan zat kimia ini berdasarkan laporan dari Unit Pemantauan Senjata
Kimia PBB berupa hasil cek darah dari para korban yang 85% positif mengandung
bahan kimia Gas Sarinida.
Hal ini tentu telah melanggar hak asasi manusia serta prinsip-prinsip hukum
internasional umum dimana saat terjadinya konflik internal, kejahatan terhadap
kemanusiaan serta kejahatan perang terus dilakukan. Draft Articles telah menentukan
bahwa setiap tindakan atau perbuatan suatu negara yang dipersalahkan secara
internasional melahirkan pertanggungjawaban internasional negara yang
bersangkutan.Pemerintah Suriah harus bertanggung jawab kepada para korban sipil
atas serangan senjata kimia tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaturan hukum internasonal mengenai tanggung jawab negara dalam kaitannya
dengan konflik internal, mekanisme tanggung jawab pemerintah Suriah terhadap
warga sipil yang menjadi korban, serta praktek hukum nasional Indonesia dalam
melaksanakan tanggung jawab negara dalam konflik internal yang pernah terjadi.
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa banyak hal-hal yang menghambat
penyelesaian konflik bersenjata internal di Suriah ini, diantaranya ketidakmampuan
PBB dalam membuat resolusi konflik melalui Dewan Keamanan,dalam hal
penindaklanjutan atas kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga kejahatan
terhadap kemanusiaan termasuk penggunaan senjata kimia yang menyerang
pemukiman warga sipil serta Pemerintah Suriah yang sama sekali tidak
memperhatikan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam melakukan
operasi militer di wilayahnya. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada upayaupaya
masyarakat internasional yang dapat memperbaiki situasi ini secara signifikan.
