Abstract:
Kegiatan komersial di ruang angkasa semakin bervariasi. Selain kegiatan
penambangan di Bulan dan berhasilnya kegiatan wisata ruang angkasa (space
tourism), salah satu aktivitas yang juga menunjang kegiatan komersial di ruang
angkasa adalah penamaan salah satu spot di benda-benda ruang angkasa, seperti yang
dilakukan oleh perusahaan swasta Uwingu. Kegiatan tersebut menghasilkan
keuntungan (profit) yang sangat potensial. Sampai saat ini, belum ada regulasi khusus
yang mengatur kegiatan penamaan objek/fitur di ruang angkasa, padahal kegiatan
tersebut akan berhubungan dengan aspek-aspek hukum ruang angkasa internasional
sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu,
penelitian ini mengkaji mengenai kegiatan penamaan kawah di planet mars oleh
perusahaan Uwingu sebagai bentuk kegiatan komersial di ruang angkasa dan akibat
hukumnya berdasarkan hukum ruang angkasa internasional.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitan yuridis normatif sedangkan menurut sifatnya penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder,
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis
yang digunakan adalah teknik analisis normatif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penamaan kawah di planet Mars
oleh perusahaan Uwingu dapat digolongkan sebagai salah satu jenis kegiatan
komersial di ruang angkasa terbaru, dibandingkan dengan kegiatan komersial
sebelumnya seperti, telekomunikasi; penginderaan; minning; space tourism, dan lainlain
karena adanya kesamaan unsur, terutama dalam segi keuntungan (profit).
Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Intenasional, kegiatan penamaan kawah di
planet Mars berhubungan dengan beberapa aspek hukum ruang angkasa internasional
sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang perlu diantisipasi, diantaranya:
aspek kemanfaatan dan kepentingan (benefit and interest) bagi seluruh umat manusia;
dan aspek larangan kepemilikan ruang angkasa (non-appropriation) beserta bendabenda
langit lainnya dan aspek kedaulatan (sovereignty).
