Kegiatan Penamaan Kawah di Planet Mars oleh Perusahaan Uwingu sebagai Kegiatan Komersial di Ruang Angkasa dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional

Abstract

Kegiatan komersial di ruang angkasa semakin bervariasi. Selain kegiatan penambangan di Bulan dan berhasilnya kegiatan wisata ruang angkasa (space tourism), salah satu aktivitas yang juga menunjang kegiatan komersial di ruang angkasa adalah penamaan salah satu spot di benda-benda ruang angkasa, seperti yang dilakukan oleh perusahaan swasta Uwingu. Kegiatan tersebut menghasilkan keuntungan (profit) yang sangat potensial. Sampai saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur kegiatan penamaan objek/fitur di ruang angkasa, padahal kegiatan tersebut akan berhubungan dengan aspek-aspek hukum ruang angkasa internasional sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai kegiatan penamaan kawah di planet mars oleh perusahaan Uwingu sebagai bentuk kegiatan komersial di ruang angkasa dan akibat hukumnya berdasarkan hukum ruang angkasa internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitan yuridis normatif sedangkan menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penamaan kawah di planet Mars oleh perusahaan Uwingu dapat digolongkan sebagai salah satu jenis kegiatan komersial di ruang angkasa terbaru, dibandingkan dengan kegiatan komersial sebelumnya seperti, telekomunikasi; penginderaan; minning; space tourism, dan lainlain karena adanya kesamaan unsur, terutama dalam segi keuntungan (profit). Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Intenasional, kegiatan penamaan kawah di planet Mars berhubungan dengan beberapa aspek hukum ruang angkasa internasional sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang perlu diantisipasi, diantaranya: aspek kemanfaatan dan kepentingan (benefit and interest) bagi seluruh umat manusia; dan aspek larangan kepemilikan ruang angkasa (non-appropriation) beserta bendabenda langit lainnya dan aspek kedaulatan (sovereignty).