Abstract:
Salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol pada era
globalisasi adalah moving quickly. Dengan adanya tingkat aktifitas bisnis dalam
perekonomian yang tinggi maka rentan terjadinya sengketa. Untuk merespon
perkembangan dunia ekonomi yang cepat dan rentan terjadinya sengketa pemerintah
membentuk Undang-undang mengenai penyelesaian sengketa pada Tahun 1999 yaitu
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
Dewasa ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan OJK Nomor
1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa
Keuangan, yang salah satunya yaitu badan mediasi pegadaian dan pembiayaan
Indonesia (BMPPI) untuk sektor pergadaian dan pembiayaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, tahap penelitian dilakukan
dengan studi kepustakaan, dan untuk menganalisis data menggunakan metode
normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan BMPPI di sektor jasa
keuangan oleh OJK yang berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 memperhatikan
harmonisasi dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa dan memiliki prinsip independensi. Dengan
demikian kedudukan BMPPI yang independen yaitu sebagai salah satu pilihan LAPS
bagi pihak yang bersengketa apabila dalam negosiasi menemui kegagalan sesuai
Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun dalam melaksanakan tugasnya BMPPI
memerikan laporan kepada OJK dalam rangka monitoring OJK dan koordinasi antar
lembaga.
