Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Putusan Ma No. 606 K/Pdt.Sus/2011 Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Abstract

Tidak semua pelaksanaan perjanjian berjalan dengan lancar. Hal yang sama terjadi dalam sengketa dalam Putusan MA No. 606 K/Pdt.Sus/2011 antara PT. BCA Finance Cabang Padang dengan konsumennya yang bernama Marta Dewi, dimana Marta Dewi telah melakukan wanprestasi karena terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran kepada PT. BCA Finance Cabang Padang, dilain pihak juga ternyata PT. BCA Finance Cabang Padang tidak memberikan denda terlebih dahulu, dan serta-merta langsung saja menyita kendaraan Marta Dewi sebagai objek jaminan perjanjian. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi penyelesaiannya mengingat suatu perjanjian itu mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk megkaji bagaimana pengaturan sanksi yang dibuat dari perjanjian pinjammeminjam uang yang disepakati oleh Marta Dewi dan BCA Finance Cabang Padang. Serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus wanprestasi pada putusan MA No. 606 K/Pdt.Sus/2011 dihubungkan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang disepakati oleh Marta Dewi dan BCA Finance Cabang Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Artinya adalah pendekatan terhadap masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangannya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi yang diterapkan dalam perjanjian No. 1020309764-PK-001 terhadap Marta Dewi apabila terlambat membayar utang yaitu sanksi berupa pengenaan denda keterlambatan dan/atau penyitaan jaminan. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan kasus wanprestasi dalam Putusan MA No. 606 K/Pdt.Sus/2011 tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati para pihak karena hakim memutus sengketa lebih mendasarkan pada peraturan dalam UUPK dibandingkan dengan peraturan dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) huruf d, Pasal 4 huruf (c) dan (g), Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.