Pola Pelayanan Fasilitas Sosial-Ekonomi di Kecamatan Parongpong Sebagai Kawasan Lindung Bandung Utara

Abstract

Fasilitas sosial-ekonomi yaitu fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekresi/budaya, olahraga dan taman bermain, pemerintah & pelayanan umum serta pemakaman umum. Kecamatan Parongpong juga termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara yang dalam pembangunannya diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Barat No. 1 Tahun. Akan tetapi, meningkatnya kebutuhan terhadap perumahan permukiman di Kota Bandung dan Kota Cimahi sedangkan ketersediaan lahan semakin berkurang, maka banyak orang mencari kebutuhan tersebut ke wilayah sekitar seperti Kecamatan Parongpong yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi. Hal tersebut mempengaruhi kebutuhan penduduk terhadap fasilitas sosialekonomi yang berada di kawasan tersebut akan ikut berkembang. Dalam memenuhi SPM maka perlu adanya suatu pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi di Kecamatan Parongpong yang diharapkan kebutuhan penduduk Kecamatan Parongpong di Kawasan Bandung utara dapat terpenuhi tanpa mengubah fungsinya sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara. Tujuan studi yang ingin dicapai adalah terbentuknya pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi di Kecamatan Parongpong sebagai bagian dari KBU. Penyusunan pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan regional dan sentralistik. Analisis yang digunakan adalah analisis kesesuaian lahan dengan metode tumpang tindih (Superimpose) pada berbagai peta tematik. Analisis kebutuhan fasilitas sosial-ekonomi dengan menggunakan krteria SNI 03- 1733-2004, dan analisis pola pergerakan penduduk dengam menyebarkan kuesioner pada 100 responden yang ada di Kecamatan Parongpong. Dari penyusunan studi ini kemudian menunjukan bahwa kawasan budidaya Kecamatan Parongpong seluas 2.533 Ha dan luas kawasan lindung seluas 1.136 Ha. Selain itu daya dukung lahan yang ada di Kecamatan Parongpong seluas 169 Ha yang benar-benar boleh dimanfaatkan menjadi kawasan terbangun. Dari analisis kebutuhan fasilitas sosialekonomi menunjukan bahwa secara garis besar kebutuhan penduduk di Kecamatan Parongpong telah terpenuhi baik oleh wilayahnya sendiri ataupun oleh wilayah sekitarnya. Hal tersebut sejalan dengan analisis pola pergerakan penduduk Kecamatan Parongpong dalam memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas sosial-ekonomi yang berskala desa seperti warung,TK, SD, Pustu, dan Puskesmas bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Parongpong memenuhi kebutuhan tersebut masih di wilayah Kabupaten Bandung Barat sedangkan untuk kebutuhan yang berskala lebih besar seperti Pasar, pertokoan, SMP, SMA, dan Klinik dokter tersebar ke wilayah sekitar Kecamatan Parongpong seperti Kecamatan Lembang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Berpatokan pada analisis yang telah dilakukan maka pola pelayanan terhadap fasilitas sosial-ekonomi yang diterapkan di Kecamatan Parongpong adalah memaksimalkan terhadap fasilitas sosial-ekonomi yang ada di Kecamatan Parongpong ataupun terhadap fasilitas sosial-ekonomi yang ada di sekitar Kecamatan Parongpong seperti Kecamatan Lembang, Kota Bandung dan Kota Cimahi, dengan kata lain terhadap fasilitas sosialekonomi yang belum cukup terpenuhi di Kecamatan Parongpong dukup di penuhi oleh wilayah sekitar Kecamatan Parongpong. Selain itu memperbaiki aksesibilitas yang ada seperti perbaikan kualitas jalan yang ada di Kecamatan Parongpong untuk mempermudah menjangkau dan mempersingkat waktu tempuh terhadap terhadap fasilitas sosial-ekonomi yang ada dan pengaturan waktu operasional moda trasportasi yang ada karena penduduk sulit untuk mengakses sarana pendidikan pada saat jam sibuk dan penduduk sulit untuk mengakses sarana kesehatan pada saat diluar jam sibuk. Mengingat Kecamatan Parongpong merupakan Kawasan Bandung Utara maka direkomendasikan untuk tidak merubah kawasan budidaya yang ada di Kecamatan Parongpong menjadi kawasan terbangun.