Abstract:
Indonesia merupakan negara hukum, prinsip penting dalam negara hukum
adalah memberikan perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan
dalam hukum (equality before the law). Artinya salah satu tanggung jawab negara
hukum yaitu memberikan perlindungan yang sama dalam hukum kepada warga
negaranya dengan kata lain menghilangkan diskriminasi. Pemberlakuan Undang-
Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai
kemajuan positif sebab mengakomodasikan tuntutan jaman. Undang-undang
tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan
permasalahan HAM khususnya pada anak yaitu kewarganegaraan seseorang
terkait dengan implikasi status kewarganegaraan ganda bagi seorang anak.
Permasalahan dalam penelitian ini meliputi implikasi status seorang anak yang
berkewarganegaraan ganda terhadap status keimigrasiannya dihubungkan dengan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dan meneliti
tanggung jawab negara terhadap seorang anak berkewarganegaraan ganda.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder. Data yang
diperoleh kemudian di analisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian
yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara
komprehensif tentang implikasi status kewarganegaraan ganda bagi seorang anak
dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan RI dan prinsip tanggung jawab negara. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research).
Simpulan dalam penelitian ini yaitu Pertama, Implikasi terhadap kedudukan
anak yang berkewarganegaraan ganda yang merupakan pengecualian dalam
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dapat
diartikan bahwa statusnya bersifat sementara, karena status kewarganegaraan
ganda ini hanya berlaku sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun
atau belum kawin. Bentuk implikasinya yaitu dengan memberikan fasilitas
keimigrasian berupa peneraan Cap pada Paspor RI dan pemberian keterangan
secara affidavit pada Paspor Asing bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas.
Fasilitas tersebut hanya berlaku bagi anak yang belum menentukan pilihan
kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Kedua, salah satu
tanggung jawab negara yaitu dengan memberikan status kewarganegaraan ganda
sebagai pengecualian terhadap seorang anak sampai anak tersebut berusia 18
(delapan belas) tahun atau belum kawin berdasarkan prinsip tanggung jawab
mutlak dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak. Artinya Indonesia
memberikan yuridiksinya, hal ini sangat penting untuk menjamin hak dan
kewajiban seorang anak sebagai Warga Negara Indonesia. Pembatasan pemberian
perlindungan yuridiksi terhadap seorang anak dilakukan guna menghindari
penyelundupan hukum karena seorang anak belum mampu menentukan yang
terbaik bagi dirinya dan membutuhkan peran orang dewasa termasuk
memperjuangkan haknya.
