Universitas Islam Bandung Repository

The Basis of Judicial Considerations in The Discussion of Criminal Disparity of Sentencing to Cases of Criminal Corruption Connected with Law No 31 of 1999 on Criminal Action of Corruption

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor Pengadilan Negeri Bandung
dc.creator Yustianto, Moch Norman
dc.creator Heniarti, Dini Dwi
dc.date 2017-08-04
dc.date.accessioned 2019-09-10T01:30:21Z
dc.date.available 2019-09-10T01:30:21Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/6680
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20781
dc.description Criminal disparity is the application of different punishment sanctions to the same case without a clear justification. The criminal act of corruption is regulated in Law no. 31 Year 1999 and has become a serious problem from year to year since so long, where the eradication of crime can not be handled properly although gradually the Corruption Eradication Commission can overcome the problem. Criminal acts of corruption can be done anyone anywhere and anytime the act is influenced by the internal and external factors of the subject. Research conducted by the author through the method of juridical normative and juridical empirical approach. Secondary data is obtained from literature research through literature books, legislation, official documents, and so on. Primary data obtained directly from the field research by conducting interviews with resource persons. Based on the results of research and discussion can be concluded that the reasons and judges' consideration of the occurrence of criminal disparity in a case of corruption is nothing else caused by the law itself comes from judges and perceptions. And, in this writing the author paste things that can be minimized by the judge to avoid criminal disparity in the future.
dc.description Disparitas pidana merupakan penerapan sanksi pemidanaan yang berbeda terhadap kasus yang sama tanpa alasan pembenar yang jelas. Tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan telah menjadi permasalahan serius dari tahun ke tahun sejak sekian lama, yang mana pemberantasan tindak pidana belum dapat ditangani dengan baik meskipun lambat laun Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengatasi permasalahan tersebut. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan siapa saja dimana saja dan kapan saja perbuatan tersebut dipengaruhi dengan factor internal maupun eksternal subjek. Penelitian yang dilakukan penulis melalui metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan lain-lain. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa alas an dan pertimbangan hakim atas terjadinya disparitas pidana pada suatu perkara tindak pidana korupsi tidak lain disebabkan oleh hukum itu sendiri bersumber pada hakim serta persepsi. Serta, didalam penulisan ini penulis sisipkan hal-hal apa saja yang dapat diminimalisasi oleh hakim agar tidak terjadi disparitas pidana dikemudian hari.Perlindungan anak dalam masyarakat merupakan lambang peradaban suatu bangsa, oleh karena itu, kita harus memiliki ukuran perlindungan anak atas nama kepentingan nasional.[1]Faktor subjektif dan faktor objektif terdakwa bisa menjadi penilaian penting dalam perkara kasus tindak pidana korupsi, dilihat apakah terdakwa melakukan dalam keadaan desakan atasan maupun kemauan diri sendiri.
dc.format application/pdf
dc.language ind
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/6680/pdf
dc.rights Copyright (c) 2017 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 3, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2017); 851-858
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 3, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2017); 851-858
dc.source 2460-643X
dc.subject ilmu hukum
dc.subject Disparity of Sentencing,Corruption,Judge Consideration.
dc.subject ilmu hukum
dc.subject Disparitas Pidana,korupsi,pertimbangan hakim
dc.title The Basis of Judicial Considerations in The Discussion of Criminal Disparity of Sentencing to Cases of Criminal Corruption Connected with Law No 31 of 1999 on Criminal Action of Corruption
dc.title Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Disparitas Pidana terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dihubungkan dengan UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris
dc.type Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account