Abstract. This research is motivated by the uncontrolled development in the area of North Bandung area this can be seen from the development of The Maj Collection in KBU Region. This study examines whether the construction of The Maj Collection is in accordance with the rules of the House Act, as well as to criticize the Regional Regulations on RDTR Bandung in 2015-2035, and to determine the extent of government supervision of the construction of The Maj Collection. This research uses normative juridical method and uses analytical descriptive research. Method or technique of data collecting used by literature study and interview. The results of the research, that the construction of The Maj Collection has been referring to the provisions of the Law of Flats and Perda RDTR Bandung, the opinion of the Ministry of Agrarian and Spatial in the construction of The Maj Collection there are provisions that are violated, and Government supervision of West Java Provincial Government of development The Maj Collection, is unclear because it gives the development recommendations of The Maj Collection that is not clear and delegate authority to the Government of Bandung. While the supervision of the Government of Bandung has been effectiveKeywords: Flats, Spatial, North Bandung Area.Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin tidak terkendalinya pembangunan di wilayah Kawasan Bandung Utara hal ini dapat dilihat dari adanya pembangunan The Maj Collection di Wilayah KBU. Penelitian ini mengkaji apakah pembangunan The Maj Collection sudah sesuai dengan kaidah Undang-Undang Rumah Susun, serta untuk mengkritisi Peraturan Daerah tentang RDTR Kota Bandung Tahun 2015-2035, dan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap pembangunan The Maj Collection. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan penelitian deskriptif analitis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian, bahwa pembangunan The Maj Collection sudah mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Rumah Susun dan Perda RDTR Kota Bandung, pendapat dari Kementrian Agraria dan Tata ruang dalam pembangunan The Maj Collection terdapat ketentuan yang dilanggar, serta Pengawasan pemerintah yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pembangunan The Maj Collection,  tidak jelas karena memberikan rekomendasi pembangunan The Maj Collection yang tidak jelas dan melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan pengawasan Pemerintah Kota Bandung sudah efektifKata Kunci : Rumah Susun, Tata Ruang, Kawasan Bandung Utara.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin tidak terkendalinya pembangunan di wilayah Kawasan Bandung Utara hal ini dapat dilihat dari adanya pembangunan The Maj Collection di Wilayah KBU. Penelitian ini mengkaji apakah pembangunan The Maj Collection sudah sesuai dengan kaidah Undang-Undang Rumah Susun, serta untuk mengkritisi Peraturan Daerah tentang RDTR Kota Bandung Tahun 2015-2035, dan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap pembangunan The Maj Collection. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan penelitian deskriptif analitis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian, bahwa pembangunan The Maj Collection sudah mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Rumah Susun dan Perda RDTR Kota Bandung, pendapat dari Kementrian Agraria dan Tata ruang dalam pembangunan The Maj Collection terdapat ketentuan yang dilanggar, serta Pengawasan pemerintah yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pembangunan The Maj Collection,  tidak jelas karena memberikan rekomendasi pembangunan The Maj Collection yang tidak jelas dan melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan pengawasan Pemerintah Kota Bandung sudah efektif