| dc.contributor |
Fakultas Hukum |
|
| dc.contributor |
|
|
| dc.creator |
Arrahman, Ridho |
|
| dc.creator |
Mufidi, M Faiz |
|
| dc.date |
2018-01-26 |
|
| dc.date.accessioned |
2019-09-10T01:30:34Z |
|
| dc.date.available |
2019-09-10T01:30:34Z |
|
| dc.identifier |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/9594 |
|
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/20932 |
|
| dc.description |
Abstract. The development and development of the current economy in Indonesia increasingly rapidly, it also directly affects the increasing number of choices in the business world. One form of business choice is the finance companies that conduct business operations include lease agreements (leasing). But apart from that, the lease also makes it possible to generate various forms of dispute among business actors, ie lease companies with consumers. Consumer protection legislation also regulates the settlement of disputes outside the courts through the Consumer Dispute Settlement Agency. One case of lease dispute settlement that has been handled by BPSK is a dispute between PT First Indo American Leasing Bandung Branch (First Indo Finein) as a defendant with Neva rahmansyah S.E. as a plaintiff. The purpose of the research is to know alternative methods of dispute settlement in lease disputes through BPSK institutions and also to understand the procedures and execution of BPSK decision as an alternative institution in the process of dispute resolution of lease. It needs to be studied with analytical descriptive research method with normative juridical approach and data is analyzed qualitatively. BPSK Research as an Alternative Dispute Settlement Institution in the settlement of lease disputes can be summarized as follows. In dispute settlement through BPSK institution there are several choices of methods in the process of dispute settlement such as conciliation, mediation and arbitration methods. The choice of dispute settlement methods is left entirely to the parties to the dispute. And also the decision of BPSK assembly is final and binding as regulated in the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, but the power of BPSK's decision is very dependent on the good faith of the parties in executing the decision, if the parties voluntarily carry out the decision of the assembly BPSK then the verdict directly has an executorial power.Keywords : BPSK, Alternative Dispute Resolution, lease dispute Abstrak. Perkembangan dan pembangunan perekonomian saat ini di indonesia semakin pesat, hal tersebut juga berdampak secara langsung dengan semakin banyaknya pilihan-pilihan dalam dunia usaha. Salah satu bentuk pilihan usaha tersebut adalah perusahaan-perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiataan usaha meliputi perjanjian sewa guna usaha (leasing). Namun terlepas daripada itu, sewa guna usaha juga memungkinkan akan dapat menimbulkan berbagai macam bentuk sengketa diantara para pelaku usaha, yakni perusahaan leassing dengan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur mengenai penyelesaiaan sengketa diluar pengadilan melalui Badan penyelesaiaan sengketa konsumen. Salah satu kasus penyelesaiaan sengketa leasing yang pernah ditangani oleh BPSK yakni sengketa antara PT First Indo American Leasing Cabang Bandung (First Indo FIinance) sebagai tergugat dengan Neva rahmansyah S.E. sebagai penggugat. Tujuan daripada Penelitian adalah Untuk diketahuinya metode-metode alternative penyelesaiaan sengketa dalam sengketa leasing melalui lembaga BPSK dan juga dipahaminya prosedur dan pelaksanaan putusan BPSK sebagai suatu lembaga alternative dalam proses penyelesaiaan sengketa leasing. Hal tersebut perlu dikaji dengan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan data dianalisis secara kualitatif. Penelitian BPSK sebagai Lembaga Alternative Penyelesaiaan Sengketa dalam penyelesaiaan sengketa leasing dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam penyelesaiaan sengketa melalui lembaga BPSK terdapat beberapa pilihan metode-metode dalam proses penyelesaiaan sengketa diantaranya metode konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Pilihan-pilihan metode-metode penyelesaiaan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Dan juga Putusan majelis BPSK bersifat final dang mengikat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, akan tetapi kekuatan putusan BPSK sangat bergantung kepada itikad baik para pihak dalam melaksanakan putusan tersebut, apabila para pihak secara sukarela melaksankan putusan majelis BPSK tersebut maka putusan tersebut secara langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Kata Kunci : BPSK, Alternative Penyelesaiaan Sengketa, Sengketa Leasing |
|
| dc.description |
Perkembangan dan pembangunan perekonomian saat ini di indonesia semakin pesat, hal tersebut juga berdampak secara langsung dengan semakin banyaknya pilihan-pilihan dalam dunia usaha. Salah satu bentuk pilihan usaha tersebut adalah perusahaan-perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiataan usaha meliputi perjanjian sewa guna usaha (leasing). Namun terlepas daripada itu, sewa guna usaha juga memungkinkan akan dapat menimbulkan berbagai macam bentuk sengketa diantara para pelaku usaha, yakni perusahaan leassing dengan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur mengenai penyelesaiaan sengketa diluar pengadilan melalui Badan penyelesaiaan sengketa konsumen. Salah satu kasus penyelesaiaan sengketa leasing yang pernah ditangani oleh BPSK yakni sengketa antara PT First Indo American Leasing Cabang Bandung (First Indo FIinance) sebagai tergugat dengan Neva rahmansyah S.E. sebagai penggugat. Tujuan daripada Penelitian adalah Untuk diketahuinya metode-metode alternative penyelesaiaan sengketa dalam sengketa leasing melalui lembaga BPSK dan juga dipahaminya prosedur dan pelaksanaan putusan BPSK sebagai suatu lembaga alternative dalam proses penyelesaiaan sengketa leasing. Hal tersebut perlu dikaji dengan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan data dianalisis secara kualitatif. Penelitian BPSK sebagai Lembaga Alternative Penyelesaiaan Sengketa dalam penyelesaiaan sengketa leasing dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam penyelesaiaan sengketa melalui lembaga BPSK terdapat beberapa pilihan metode-metode dalam proses penyelesaiaan sengketa diantaranya metode konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Pilihan-pilihan metode-metode penyelesaiaan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Dan juga Putusan majelis BPSK bersifat final dang mengikat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, akan tetapi kekuatan putusan BPSK sangat bergantung kepada itikad baik para pihak dalam melaksanakan putusan tersebut, apabila para pihak secara sukarela melaksankan putusan majelis BPSK tersebut maka putusan tersebut secara langsung memiliki kekuatan eksekutorial. |
|
| dc.format |
application/pdf |
|
| dc.language |
eng |
|
| dc.publisher |
Universitas Islam Bandung |
|
| dc.relation |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/9594/pdf |
|
| dc.rights |
Copyright (c) 2018 Prosiding Ilmu Hukum |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 4, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2018); 563-568 |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 4, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2018); 563-568 |
|
| dc.source |
2460-643X |
|
| dc.subject |
Ilmu Hukum |
|
| dc.subject |
BPSK, Alternative Penyelesaiaan Sengketa, Sengketa Leasing |
|
| dc.subject |
|
|
| dc.title |
BPSK Sebagai Lembaga Alternative Penyelesaiaan Sengketa dalam Penyelesaiaan Sengketa Leasing |
|
| dc.title |
BPSK sebagai lembaga alternative penyelesaiaan sengketa dalam penyelesaian sengketa leasing |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/article |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
|
| dc.type |
Peer-reviewed Article |
|
| dc.type |
Kualitatif |
|
| dc.type |
|
|