Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1332/Pid.B/2013/Pn.Bdg Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstract

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah/negara Indonesia adalah kemiskinan. Faktor kemiskinan berpotensi kepada seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya adalah perdagangan orang (Human Trafficking). Dan kenyataannya bahwa, yang lebih dominan korban Human Trafficking adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Disamping faktor kemiskinan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang nampaknya belum mampu menciutkan nyali para pelaku penculikan. Begitu juga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum banyak digunakan untuk menjerat pelaku. Salah satu contoh kasus perdagangan anak di bawah umur adalah sebagaimana dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1332/Pid.B/2013/PN.BDG, dimana pelaku yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1332/Pid.B/2013/PN.BDG dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan penegakan hukum atas putusan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan yang berlaku dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan sumber-sumber penelitian bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, putusan pengadilan dengan menjatuhkan sanksi hukum pidana penjara dan denda kepada terdakwa atas perbuatan melakukan tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Pasal 88 UUPA dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO telah sesuai dengan muatan hukumnya, karena unsurunsur yang terdapat didalamnya telah terbukti dan terpenuhi. Namun dari sisi putusannya dengan memberikan sanksi pidana selama 3 (tiga) tahun dirasakan kurang memberikan rasa keadilan. Pasal 68 ayat (1) UUPA sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah tidak dijelaskan dalam putusan, demikian pula amanat Pasal 48 UUPTPPO yang menjadi hak korban tidak dilaksanakan, sehingga dari sisi penegakan hukum, putusan pengadilan tersebut tidak seluruhnya melaksanakan perintah undang-undang. Oleh sebab itu tujuan hukum terkait pemenuhan unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum belum terwujud sepenuhnya dalam kasus ini.