Penerapan Ketentuan Mengenai Penerima Bantuan Iuran Peserta Bpjs Kesehatan Terhadap Peserta Yang Menunggak Iuran Dihubungkan Dengan Prinsip Maslahah Mursalah

Abstract

Kesehatan adalah kebutuhan primer untuk menjalankan fungsi dan peranannya sehingga mampu mencapai kesejahteraan, serta menjadi hak bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, salah satunya melalui Sistem Jaminan Sosial dalam bentuk program BPJS Kesehatan. namun dalam penerapan dari pemenuhan hak kesehatan BPJS Kesehatan tersebut banyak mendapati persoalan seperti dari peserta BPJS Kesehatan banyak mengeluhkan pelayanan kesehatan dari mitra BPJS Kesehatan yang kurang baik, serta banyak dari peserta BPJS Kesehatan Non PBI menjadi tidak mampu untuk melakukan pembayaran iuran sehingga mengalami penunggakan yang berdampak kepada pemenuhan kesehatan yang tidak maksimal. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui implementasi UU BPJS mengatur tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Indonesia serta untuk mengetahui mengenai ketentuan PBI BPJS Kesehatan diterapkan terhadap peserta yang menunggak iuran dihubungkan dengan prinsip maslahah mursalah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari 3 bahan hukum yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi UU BPJS mengatur mengenai Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Indonesia yaitu Secara implementasi Pemerintah masih belum maksimal dan belum ada pemerataan dalam melaksanakan program peserta PBI. Implementasi ketentuan Penerimaan Bantuan Iuran BPJS Kesehatan diterapkan terhadap peserta yang menunggak iuran dihubungkan dengan prinsip Maslahah Mursalah yaitu bahwa banyaknya fakta kasus yang terjadi pada peserta yang menunggak iuran, membuktikan BPJS Kesehatan belum mengimplementasikan Peraturan terkait perubahan status peserta BPJS Kesehatan tersebut, dan peraturan perubahan status dari yang Non PBI menjadi PBI belum sepenuhnya memberikan kemaslahatan kepada peserta BPJS Non PBI yang menunggak iuran.