Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pungutan Liar Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Di Tinjau Dari Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman pola kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangan zaman tersebut juga berdampak pada permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang berisi ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidana bagi yang melakukannya salah satunya Pungutan Liar. Penegakan hukum dalam pungutan liar nampaknya harus ada pembaharuan, karena sampai saat ini undang-undang yang mengatur pungutan liar lebih spesifik penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar. Karena jika ada masyarakat sipil yang melakukan pungutan liar dengan tujuan ingin memperkaya diri sendiri itu sudah termasuk tindak pidana pungutan liar. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bandung Oleh Pejabat Kabid Disdik Kabupaten Bandung Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan dari pihak Kepolisian. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan nya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundangundangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang Pungutan Liar. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai penegakan hukum tindak pidana pungutan liar dalam hukum pidana di Indonesia.