Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Bandung Utara Untuk Kepentingan Umum Dihubungkan Dengan Tata Ruang Wilayah

Abstract

Berbagai macam usaha pembangunan di perkotaan telah dilaksanakan di Indonesia. Kegiatan pembangunan bagaimanapun juga seringkali berkaitan dengan pengadaan tanah. Pengadaan tanah menurut UU. No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dibangunnya jalan di Kawasan Bandung Utara (selanjutnya disebut KBU) dari segi ekonomi memang menguntungkan namun juga mengkhawatirkan banyak pihak. Hal ini dikarenakan KBU adalah kawasan lindung, serta merupakan daerah resapan air. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian ketentuan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan di Bandung Utara dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat di Bandung Utara terkait dengan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan di Bandung Utara untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan metode analisa data yang digunakan ialah normatif kualitatif. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Pemerintah Kota Bandung dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan di Bandung Utara untuk kepentingan umum tidak memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena pembangunan jalan di Bandung Utara, disini Pemerintah hanya memberikan ganti kerugian dalam bentuk uang.